Bupati Sangihe Resmi Teken MoU–PKS dengan Kejati Sulut, Sinergi Penegakan Hukum Diperkuat

SIGAPNEWS.CO.ID | MANADO — Komitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kembali ditegaskan dalam momentum penting yang digelar di Wisma Negara, Gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (10/12). Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE, MM, turut hadir bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Langkah bersama tersebut menjadi pijakan baru dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, khususnya terkait penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana serta pemanfaatan aset negara untuk kepentingan pembangunan daerah.

Penandatanganan MoU dan PKS ini berlangsung di tengah suasana khidmat dengan backdrop bertema penegakan hukum yang terintegrasi. Para kepala daerah berdiri berdampingan dengan jajaran Kejati Sulut, menandai kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan institusi kejaksaan.

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan hibah barang rampasan negara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan aset agar dapat digunakan kembali untuk mendukung program pembangunan.

Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus memimpin langsung agenda tersebut. Hadir pula Kajati Sulut Yacob Hendrik Pattipeilohy, perwakilan Jampidum Kejaksaan RI Hari Wibowo, Pj Sekprov Sulut Tahlis Gallang, kepala Kejari kabupaten/kota, PT Jamkrindo, unsur Forkopimda, dan para pejabat terkait lainnya.

Melalui penandatanganan ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman yang lebih terarah dalam berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing-masing.(*)