Sangihe Bikin Gebrakan di Rakornas: Sekda dan Kepala Bapelitbangda Bawa Misi Besar

SIGAPNEWS.CO.ID | BANDUNG — Ribuan pejabat daerah memenuhi ruang kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Bandung. Tapi di antara peserta Rakornas Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia itu, dua sosok dari ujung utara negeri mencuri perhatian. Mereka adalah Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Melanchton Herry Wolff dan Kepala Bapelitbangda Ronald Izaak, dua pejabat yang datang bukan untuk seremonial, melainkan membawa misi besar memastikan Sangihe tak sekadar jadi penonton dalam panggung pembangunan nasional.

Langkah keduanya menjadi simbol keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam memperjuangkan masa depan daerah. Bukan perkara mudah menembus forum nasional sebesar Rakornas, namun kehadiran Wolff dan Izaak menunjukkan tekad daerah perbatasan yang tak ingin tertinggal dalam arus kebijakan pusat.

Rakornas yang berlangsung 26–30 Oktober 2025 itu mempertemukan 1.104 peserta dari seluruh Indonesia. Forum dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dengan agenda utama menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah dalam menyongsong tahun anggaran 2026.

Bagi Sangihe, forum ini bukan sekadar pertemuan administratif, melainkan ruang strategis untuk memperjuangkan program prioritas yang tak sempat tertampung dalam APBD 2026. 

"Kami hadir untuk memastikan program-program prioritas demi kemajuan Sangihe mendapat alokasi pendanaan yang memadai dari pemerintah pusat," ujar Ronald Izaak di sela forum, Rabu (29/10/2025).

Nada bicaranya tenang, tapi pesannya tajam. Ia tahu, di tengah persaingan ratusan daerah lain, suara dari pulau perbatasan bisa saja tenggelam. Karena itu, delegasi Sangihe datang dengan persiapan matang membawa daftar program yang dianggap krusial untuk kehidupan masyarakat kepulauan.

Dalam penjelasannya, Ronald mengungkapkan bahwa usulan Pemkab Sangihe telah disampaikan langsung kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri. Langkah ini diambil agar usulan tidak berhenti di meja rakor, tetapi benar-benar mendapat perhatian dan peluang pendanaan nyata dari pemerintah pusat.

"Usulan ini berdasarkan program dan kegiatan yang kami anggap sangat prioritas, namun tidak terakomodasi dalam APBD 2026," tambahnya.

Sepuluh sektor yang diusulkan oleh Sangihe menggambarkan potret kebutuhan nyata masyarakat di daerah kepulauan. Di antaranya sektor infrastruktur, yang masih menjadi tantangan besar mengingat kondisi geografis yang terpisah laut. Disusul perikanan dan pertanian, dua sektor yang menjadi nadi ekonomi rakyat di pulau-pulau kecil.

Sektor pariwisata juga masuk dalam daftar prioritas. Dengan kekayaan alam dan budaya yang unik, Sangihe punya potensi besar menjadi destinasi unggulan di utara Sulawesi. Namun tanpa dukungan infrastruktur dan promosi yang memadai, potensi itu sulit berkembang maksimal.

Selain itu, sektor lingkungan hidup dan perhubungan menjadi perhatian penting. Sebagai daerah kepulauan, Sangihe berhadapan langsung dengan dampak perubahan iklim dan keterbatasan akses transportasi antar-pulau. Keduanya beririsan erat dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, serta koperasi dan UMKM turut diajukan. Keempat sektor ini dianggap sebagai pilar penggerak ekonomi masyarakat serta kunci peningkatan kualitas hidup warga.

"Setiap sektor punya nilai strategis bagi daerah kami. Sangihe bukan hanya butuh pembangunan fisik, tapi juga penguatan sumber daya manusia dan akses ekonomi yang adil," kata Ronald.

Kehadiran Sekda Herry Wolff menambah bobot diplomasi daerah itu. Sebagai motor birokrasi tertinggi, ia memastikan agar arah kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati. Di sela sesi pleno Rakornas, Wolff menegaskan pentingnya sinkronisasi agar usulan daerah tidak sekadar jadi dokumen.

Menurutnya, Rakornas adalah ruang untuk membangun komunikasi efektif antara pemerintah daerah dan pusat. 

"Kami tidak ingin hanya hadir dalam forum ini, tapi membawa hasil konkret bagi masyarakat Sangihe," ujarnya singkat namun bermakna.

Kata-kata itu mewakili harapan ribuan warga di perbatasan, yang menunggu perubahan nyata dari kerja-kerja birokrasi. Sebab bagi masyarakat di pulau-pulau kecil, setiap program yang terealisasi adalah napas baru untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan.

Forum Rakornas tahun ini memang menjadi momentum penting. Dengan tema besar "Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Percepatan Pembangunan Daerah," pemerintah pusat menegaskan komitmennya terhadap kolaborasi lintas wilayah. Dan di tengah ribuan suara, Sangihe hadir menyampaikan aspirasi yang lahir dari garis pantai, dari kampung-kampung nelayan, dan dari perbatasan yang kerap sunyi dalam peta kebijakan nasional.

Kini, harapan beralih pada tindak lanjut. Mampukah 10 sektor prioritas itu mendapat tempat dalam rencana pembangunan nasional? Apakah dukungan pusat benar-benar akan sampai ke pulau-pulau kecil yang selama ini berjuang sendiri?

Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara Jatinangor, bersamaan dengan langkah pulang dua pejabat Sangihe yang membawa optimisme baru. Mereka sadar, perjuangan tak berhenti di forum. Setelah kembali ke Sangihe, pekerjaan besar menanti menyiapkan rancangan teknis, menindaklanjuti komunikasi, dan memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Bagi Sangihe, ini bukan tentang siapa yang paling vokal, tapi siapa yang paling konsisten memperjuangkan rakyatnya. Rakornas hanyalah panggung awal dari perjalanan panjang membangun dari pinggiran.

Dan seperti lautnya yang luas dan penuh arus, semangat itu terus berombak menandai tekad bahwa dari ujung negeri, Sangihe tetap berdiri tegak membawa harapan.(*)