1.300 Hektare Kebun Disentuh Kementan, 1.185 Petani Sangihe Kini Menaruh Harapan

SIGAPNEWS.CO.ID | SANGIHE — Sangihe memang dikenal sebagai daerah kepulauan dengan sekitar 90 persen wilayahnya berupa laut. Namun, di balik bentang laut yang luas itu, kehidupan ekonomi masyarakat juga sangat bergantung pada apa yang tumbuh dari tanah seperti pala, kelapa, sagu dan berbagai komoditas perkebunan lainnya. Karena itu, ketika perhatian pemerintah diarahkan ke sektor perkebunan, manfaatnya tidak hanya dihitung dari berapa hektare lahan yang mendapat program. Di balik setiap kebun, ada keluarga yang menggantungkan pendapatan dan masa depannya.

Hal tersebut terlihat saat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan sektor perkebunan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), Jumat (11/9/2026).

Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Kompleks Pelabuhan Tahuna. Bantuan diserahkan Ketua Kelompok Substansi Tanaman Rempah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI, Adi Cahyono, S.E., M.Sc., dan diterima langsung Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari serta disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Program tersebut menyasar 94 kelompok tani dengan total 1.185 petani penerima manfaat. Rinciannya, program rehabilitasi tanaman pala mencakup 200 hektare yang diberikan kepada 20 kelompok tani dengan 226 anggota.

Kemudian, perluasan tanaman pala mencapai 600 hektare, melibatkan 45 kelompok tani dengan 610 anggota. Untuk komoditas kelapa, pemerintah memberikan program peremajaan seluas 300 hektare, yang diterima 19 kelompok tani dengan 212 anggota.

Sementara untuk tanaman sagu, program penataan diberikan pada lahan seluas 200 hektare, dengan penerima 10 kelompok tani dan 137 anggota. Jika dijumlahkan, seluruh program tersebut mencakup 1.300 hektare lahan perkebunan. 

Ketua Kelompok Substansi Tanaman Rempah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI, Adi Cahyono, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.

Menurutnya, pengembangan komoditas perkebunan juga sejalan dengan arahan Presiden dalam mendorong swasembada pangan serta mengembangkan potensi komoditas unggulan yang dimiliki daerah.

“Harapan kita dengan program ini bisa menumbuhkembangkan potensi yang ada di wilayah Indonesia, terutama komoditas kelapa, pala dan lada,” ujarnya.

Khusus untuk Sangihe, bantuan tersebut diharapkan mampu memperbaiki kondisi tanaman perkebunan yang sudah ada sekaligus membuka ruang pengembangan areal baru.

Adi berharap manfaat program tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Pendampingan dan pengawalan di lapangan, kata dia, menjadi bagian penting agar program benar-benar berujung pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe atas sinergi dalam proses pengajuan program.

Menurutnya, kelengkapan administrasi dan persyaratan usulan untuk Sangihe pada tahun 2026 dapat diselesaikan melalui kerja sama dan komitmen bersama.

Ia berharap sinergi tersebut dapat terus berlanjut pada tahun berikutnya, termasuk dalam proses penyaluran, pendampingan dan pengawalan bantuan.

Sementara itu, Bupati Michael Thungari menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kementan RI yang telah memberikan perhatian nyata terhadap pembangunan sektor perkebunan di Sangihe. Menurut Thungari, perhatian tersebut sangat relevan dengan kondisi perekonomian masyarakat Sangihe.

“Meskipun Sangihe kita 90 persen adalah laut, tapi PDRB kita paling besar disumbang dari sektor pertanian dan perkebunan,” kata Thungari.

Ia menyebut sektor tersebut bukan hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi juga menggerakkan kehidupan masyarakat setiap kali memasuki musim panen.

Saat komoditas seperti cengkeh memasuki masa panen, misalnya, perputaran ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat dapat mencapai ratusan miliar rupiah.

Karena itu, menurut Thungari, pembangunan sektor perkebunan harus terus mendapat perhatian. Bagi pemerintah daerah, bantuan tersebut bukan sekadar program untuk menambah luas lahan atau memperbaiki tanaman.

Ada harapan yang lebih besar di baliknya: kebun yang lebih produktif, pendapatan keluarga petani yang lebih baik, lapangan pekerjaan yang tetap tersedia, serta ketahanan ekonomi masyarakat yang semakin kuat.

“Bantuan ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya para petani dan pekebun,” ujarnya.

Thungari menegaskan, perkebunan bukan hanya berbicara mengenai tanaman dan hasil produksi. Lebih dari itu, perkebunan menyangkut sumber pendapatan keluarga, lapangan pekerjaan, ketahanan ekonomi masyarakat dan masa depan perekonomian daerah.

Kini, tantangannya adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar tumbuh dan memberikan hasil di lapangan. Sebab bagi petani, keberhasilan sebuah program pemerintah pada akhirnya bukan diukur dari besarnya angka dalam dokumen, tetapi dari seberapa nyata perubahan yang bisa dirasakan ketika mereka kembali ke kebun, merawat tanaman, menunggu panen dan membawa hasilnya pulang untuk keluarga. (*)