Kadis Kominfo Sangihe Luruskan Informasi Soal Mobil Dinas Pimpinan

SIGAPNEWS.CO.ID | SANGIHE – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, memberikan klarifikasi terkait pengadaan kendaraan dinas untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati Sangihe yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Lumiu menegaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas baru dengan total anggaran sekitar Rp1,3 miliar telah melalui mekanisme perencanaan yang sesuai ketentuan dan mendapat persetujuan DPRD.

Menanggapi perbedaan data yang beredar di masyarakat, Lumiu meluruskan bahwa kendaraan dinas yang saat ini digunakan merupakan pengadaan pada periode 2017–2022 (masa kepemimpinan Bupati Jabes Ezar Gaghana). Dengan demikian, usia kendaraan tersebut sekitar 8 tahun hingga saat ini.

"Kami memahami ada informasi yang menyebutkan kendaraan sudah berusia 13 tahun atau lebih. Setelah kami cek ulang, pengadaan terakhir memang tahun 2017. Jika ada kekeliruan informasi sebelumnya, kami luruskan. Yang terpenting, kendaraan ini sudah melewati satu periode bupati definitif dan dua masa penjabat, dengan biaya perawatan yang terus membengkak setiap tahunnya," jelas Lumiu.

Lumiu menjelaskan bahwa rekomendasi penggantian kendaraan dinas tidak semata-mata berdasarkan usia, melainkan pada efisiensi anggaran pemeliharaan.

"Biaya perbaikan kendaraan lama sudah tidak sebanding dengan manfaatnya. Kami hitung secara teknis, terus memperbaiki kendaraan berusia 8 tahun dengan kondisi mesin dan komponen yang menurun justru lebih boros dibandingkan menganggarkan kendaraan baru yang lebih handal untuk menunjang mobilitas pimpinan daerah," ujarnya.

Terkait anggaran, Lumiu menilai nilai Rp1,3 miliar untuk Sangihe masih tergolong ekonomis jika dibandingkan dengan daerah kepulauan lainnya di Sulawesi Utara. Sebagai perbandingan, Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan APBD yang lebih kecil menganggarkan sekitar Rp1,5 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas kepala daerah.

Menanggapi kritik warga yang ramai di media sosial soal ketidaktepatan waktu di tengah efisiensi, tunggakan tunjangan, lemahnya PAD, serta tuduhan kronisme Lumiu menegaskan, pengadaan mobil dinas ini sudah dianggarkan sejak tahun sebelumnya dan tidak memotong anggaran belanja pegawai, tunjangan, maupun program pro-rakyat. Masalah tunjangan dan peningkatan PAD tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Tidak ada satupun rupiah dari anggaran pengadaan mobnas ini yang dialihkan dari pos-pos kesejahteraan pegawai.

"Kami adalah pelayan masyarakat, bukan pelayan pimpinan. Kritik yang membangun sangat kami hargai. Pemerintah daerah terbuka dan tidak akan menutup mata terhadap kenyataan di lapangan. Namun keputusan pengadaan kendaraan dinas ini didasarkan pada kebutuhan operasional dan efisiensi anggaran, bukan untuk gaya-gayaan atau kepentingan pribadi," jelasnya.

Lumiu menutup dengan menyatakan bahwa mobilitas pimpinan daerah yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan kendaraan yang layak, aman, dan andal.

Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas juga berkaitan dengan aspek keamanan protokoler yang melekat pada tugas kepala daerah saat menjalankan berbagai agenda pemerintahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

"Demi kepentingan keamanan protokoler pimpinan daerah, maka perlu pengadaan mobil dinas baru untuk menunjang mobilitas tugas dan tanggung jawab kepala daerah dalam melayani masyarakat," ujar Lumiu.

Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas bukan semata fasilitas pribadi, melainkan sarana penunjang pelaksanaan tugas pemerintahan yang menuntut mobilitas tinggi, baik dalam menghadiri kegiatan resmi, meninjau lokasi pelayanan publik, maupun merespons berbagai kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Sangihe. Pemerintah daerah akan terus bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan publik, menggenjot PAD, dan menyelesaikan kewajiban terhadap pegawai. Tidak ada niat untuk menghambur-hamburkan uang rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, isu pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Sangihe dengan anggaran Rp1,3 miliar menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama di media sosial. (*)