Dari Ruang Pertemuan ke Aksi Nyata, LDII Tawarkan 8 Program Pengabdian di Kotamobagu
Walikota Weny Gaib Dukung 8 Program LDII untuk Bangsa
SIGAPNEWS.CO.ID | KOTAMOBAGU — Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Peran organisasi kemasyarakatan juga dinilai penting agar program pembangunan dapat menyentuh lebih banyak lapisan masyarakat. Pesan itu mengemuka saat jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Kotamobagu menemui Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M, di Kantor Wali Kota Kotamobagu, Selasa (6/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, LDII tidak hanya bersilaturahim, tetapi turut memperkenalkan Delapan Program Pengabdian LDII untuk Bangsa sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat.
Ketua DPD LDII Kota Kotamobagu, Musa Tungkagi, S.Pd.I, mengatakan komunikasi dengan pemerintah daerah penting untuk membuka ruang kolaborasi sehingga kontribusi organisasi dapat berjalan searah dengan kebutuhan masyarakat.
“Bagi LDII, pembangunan daerah membutuhkan kebersamaan dan peran aktif seluruh elemen masyarakat,” ujar Musa.
Menurutnya, melalui delapan program tersebut, LDII berkomitmen memberikan kontribusi sesuai kapasitas organisasi, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang profesional religius, memperkuat kerukunan serta menumbuhkan kepedulian sosial.
Sementara itu, Wali Kota Kotamobagu menyambut positif kehadiran jajaran LDII. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan. Wali Kota pun mengajak LDII untuk terus mengambil bagian dalam pembangunan Kota Kotamobagu.
“Pembangunan Kota Kotamobagu membutuhkan peran dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kami mengajak LDII untuk terus bersama-sama berkontribusi dalam membangun daerah,” pesannya.
Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan penyerahan buku Kebajikan Jamaah LDII dan majalah Nuansa Persada kepada Wali Kota Kotamobagu.
Bagi LDII, pertemuan itu diharapkan tidak berhenti sebagai agenda silaturahim, tetapi menjadi awal komunikasi yang lebih konkret antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam menghadirkan kontribusi yang dirasakan masyarakat.(*)
Editor :Iskandar
