Pemkab dan DPRD Sangihe Perjuangkan Sinyal hingga Pelosok, 55 Wilayah Masih Bermasalah

SIGAPNEWS.CO.ID | MANADO — Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, mendapatkan sinyal telepon dan internet bukan sekadar soal bisa membuka media sosial. Konektivitas menjadi bagian penting untuk berkomunikasi, mengakses informasi, mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan hingga menggerakkan aktivitas ekonomi.

Kondisi itu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemkab Sangihe melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama pimpinan DPRD melakukan kunjungan kerja ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas I Manado, Selasa (22/9/2026), untuk menyampaikan kebutuhan dan mendorong percepatan penanganan akses telekomunikasi di daerah kepulauan tersebut.

Dalam pertemuan itu disampaikan masih terdapat 38 wilayah yang mengalami low signal dan 17 wilayah berada dalam kondisi blankspot. Kondisi geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan infrastruktur telekomunikasi.

Kepala Dinas Kominfo Sangihe, Ronald Lumiu, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong agar masyarakat di seluruh wilayah Sangihe memperoleh akses telekomunikasi yang memadai. Data wilayah low signal dan blankspot telah diinventarisasi sebagai dasar penanganan secara bertahap.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong agar masyarakat di seluruh wilayah dapat memperoleh akses telekomunikasi yang memadai. Data mengenai wilayah low signal dan blankspot telah kami inventarisasi sebagai dasar untuk dilakukan penanganan secara bertahap,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan pimpinan DPRD Sangihe. Konektivitas digital dinilai semakin penting dalam menunjang pelayanan publik sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi.

Melalui kunjungan tersebut, Pemkab Sangihe berharap Balmon Kelas I Manado dapat memberikan dukungan sesuai kewenangannya, termasuk dalam koordinasi, pemetaan kondisi spektrum dan jaringan, serta mendorong keterlibatan penyelenggara telekomunikasi dalam menangani wilayah yang belum mendapatkan layanan secara optimal.

Pemkab Sangihe menegaskan koordinasi akan terus dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Balmon, BAKTI, pemerintah provinsi dan operator telekomunikasi. 

Harapannya, persoalan 38 wilayah low signal dan 17 blankspot dapat ditangani secara terencana dan bertahap, agar akses komunikasi dan internet tidak berhenti di pusat-pusat wilayah, tetapi ikut menjangkau masyarakat hingga pelosok kepulauan Sangihe. (*)