Bupati Thungari Tegaskan Laut Sangihe Bukan Sekadar Sumber Hidup, Tapi Warisan Masa Depan

SIGAPNEWS.CO.ID | SANGIHE — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis kelautan melalui kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Ikrar Kemitraan Kepala Desa/Lurah Pesisir (Coastal 500) dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-14 tentang Ekosistem Lautan, yang digelar pada hari ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan dilaksanakan di Tahuna Beach Hotel pada Senin (30/3/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, dan dihadiri para kepala desa, lurah, camat, serta pihak mitra dari organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir.

Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan memiliki hubungan yang sangat erat dengan laut. Menurutnya, laut bukan hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga merupakan identitas budaya sekaligus penentu masa depan daerah.

“Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah kepulauan yang sejak dulu hidup dan bertumbuh bersama laut. Laut bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga identitas budaya dan masa depan kita. Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem laut bukan hanya pilihan, melainkan sebuah keharusan,” tegas Bupati.

Bupati mengungkapkan, pada bulan Agustus lalu dirinya sempat diundang ke Jakarta untuk mendengarkan secara langsung pemaparan program-program terkait pelestarian ekosistem laut dan pesisir. Dalam kesempatan itu, ia mengaku terkesan dengan keseriusan serta kerapihan program yang dijalankan oleh organisasi non-government tersebut, yang telah bekerja di banyak kabupaten di Indonesia bahkan menjangkau berbagai wilayah di dunia.

Yang membanggakan, lanjut Bupati, Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebagai kabupaten ke-500 di seluruh dunia yang menyatakan dukungan terhadap program tersebut.

“Kita patut bersyukur, karena Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi kabupaten ke-500 di seluruh dunia yang mendukung program ini. Angka 500 ini menjadi angka yang cantik dan istimewa bagi kita,” ujarnya disambut antusias peserta.

Bupati menjelaskan bahwa secara global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan komitmen bersama seluruh negara, termasuk Indonesia. Secara khusus, SDGs ke-14 menekankan pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan jangka panjang.

Namun demikian, Bupati juga menyoroti realitas kewenangan pengelolaan laut di era otonomi daerah. Ia menyebut, pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan terhadap wilayah laut, karena kewenangan hingga 12 mil laut berada di tangan pemerintah provinsi, sedangkan di luar itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Meski begitu, menurutnya, kepala desa, lurah, dan pemerintah kampung justru memiliki posisi strategis dalam mengatur wilayah pesisir yang ada di desa maupun kelurahan, termasuk dalam membina masyarakat nelayan dan menetapkan aturan lokal demi menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

“Bapak ibu kepala desa dan lurah sebenarnya punya peran yang sangat penting. Karena bapak ibu bisa mengatur laut yang ada di kampung, laut yang ada di kelurahan, dan juga para nelayannya. Di sinilah letak tanggung jawab kita bersama untuk menentukan masa depan keberlanjutan laut dan ekosistemnya, sebagai warisan untuk anak cucu kita nanti,” ungkapnya.

Bupati Michael juga menyoroti fakta menurunnya hasil tangkapan laut dibandingkan puluhan tahun silam. Ia menggambarkan bahwa masyarakat pesisir kini harus melaut lebih jauh dan lebih lama hanya untuk mendapatkan hasil yang dahulu bisa diperoleh lebih mudah di sekitar pesisir dan terumbu karang.

Menurutnya, kondisi itu terjadi karena eksploitasi sumber daya laut yang berlangsung terus-menerus tanpa memberi kesempatan kepada ekosistem untuk pulih secara alami.

“Kalau kita bandingkan hasil laut 2 atau 3 tahun lalu dengan sekarang, tentu ada penurunan yang cukup signifikan. Ini karena ekosistem kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Karena itu, kita harus mulai menata wilayah-wilayah mana yang harus kita lindungi, mana yang harus kita konservasi, dan mana yang harus kita tetapkan sebagai kawasan larang ambil,” jelas Bupati.

Ia pun menegaskan pentingnya pembentukan kawasan konservasi berbasis kampung/desa, terutama di titik-titik tertentu yang menjadi lokasi ikan bertelur, berkembang biak, serta habitat penting lainnya yang harus dilindungi dari aktivitas penangkapan berlebihan.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada tim mitra yang telah memiliki kemampuan teknis untuk melakukan survei kawasan pesisir dan mengidentifikasi titik-titik penting ekologi, termasuk lokasi-lokasi yang perlu ditetapkan sebagai kawasan perlindungan.

Secara khusus, Bupati menyebut wilayah Mangsel dan Tatoareng sebagai kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan pariwisata bahari ke depan. Menurutnya, wilayah tersebut diarahkan menjadi salah satu pusat pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya untuk aktivitas diving dan wisata pantai.

“Kalau kita mau membangun pariwisata laut, maka ekosistem laut kita harus hidup. Tidak mungkin orang datang untuk diving kalau di bawah laut tidak ada ikan dan terumbu karang yang sehat. Karena itu, menjaga laut hari ini juga berarti menyiapkan masa depan pariwisata Sangihe,” ujar Bupati.

Bupati juga mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan laut tidak bisa dilakukan secara parsial, sebab banyak area terumbu karang dan wilayah pesisir yang berada dalam cakupan dua hingga tiga desa sekaligus. Karena itu, dibutuhkan kesepakatan bersama antar kepala desa dan lurah, termasuk penyusunan aturan bersama untuk menetapkan kawasan larang ambil dan wilayah konservasi yang terintegrasi.

Selain itu, ia menyoroti masih adanya praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan racun maupun alat bantu oksigen secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem laut.

Menurut Bupati, jika praktik-praktik semacam itu terus dibiarkan, maka nelayan kecil akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena sumber daya ikan semakin menurun dan akses tangkap menjadi semakin sulit.

“Kalau ini terus dilakukan, lama-lama nelayan kecil kita tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan ikan. Karena itu, kita harus tegas. Laut ini harus dijaga bersama, bukan dieksploitasi sampai habis,” tegasnya.

Pada momentum tersebut, Bupati juga menyampaikan rasa syukur karena Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi daerah pertama di Sulawesi Utara yang berhasil mengumpulkan kepala desa, lurah, dan camat dalam satu forum kemitraan strategis untuk mengambil keputusan bersama terkait perlindungan ekosistem laut.

Ia berharap, langkah ini dapat menjadi pilot project di Sulawesi Utara dalam pengembangan tata kelola kawasan pesisir dan laut berbasis masyarakat.

“Kita bersyukur karena Sangihe menjadi yang pertama di Sulawesi Utara. Semoga ke depan kita mendapat banyak keuntungan sebagai pilot project, sekaligus mampu mengembangkan kawasan laut kita secara lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.

Menutup sambutannya, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan terus mendukung kebijakan dan program yang berpihak pada kelestarian sumber daya laut, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta perlindungan lingkungan hidup.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kampung, lurah, camat, tokoh masyarakat, hingga para nelayan, untuk bersama-sama menjaga laut Sangihe sebagai sumber kehidupan yang harus diwariskan dalam kondisi terbaik kepada generasi mendatang.

Kegiatan sosialisasi dan penandatanganan ikrar kemitraan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kampung/kelurahan, dan mitra pembangunan dalam mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan di wilayah perbatasan utara Indonesia itu.

Dengan semangat kolaborasi, Kabupaten Kepulauan Sangihe kini menegaskan diri bukan hanya sebagai daerah kepulauan yang bergantung pada laut, tetapi juga sebagai daerah yang siap menjadi contoh dalam menjaga laut sebagai ruang hidup, ruang budaya, dan ruang masa depan.(*)