Dorong Transformasi Ekonomi Pesisir, Wabup Tendris Bawa Misi Besar Sangihe di Forum Strategis Sulut
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari (Paling Depan Kanan) menghadiri High Level Meeting.
SIGAPNEWS.CO.ID | MANADO — Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, membawa misi besar daerah perbatasan saat menghadiri High Level Meeting (HLM) strategis yang mempertemukan berbagai tim penguatan ekonomi se-Sulawesi Utara, Senin (23/2/2026).
Forum yang digelar di Manado itu bukan sekadar rapat koordinasi biasa. Pertemuan tersebut mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Ekonomi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam satu meja besar membahas stabilitas dan arah ekonomi daerah menjelang momentum hari besar keagamaan.
Bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyuarakan kepentingan wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan.
Wabup Tendris menegaskan, tantangan utama Sangihe bukan terletak pada minimnya potensi, melainkan pada keterbatasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan usaha, serta hilirisasi hasil produksi masyarakat.
“Sangihe adalah wilayah perbatasan NKRI dengan potensi kelautan yang sangat besar. Sektor perikanan menjadi prioritas utama dalam RPJMD 2025–2029. Target produksi tangkap kami diproyeksikan lebih dari 21 ribu ton per tahun,” ungkapnya.
Komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, hingga ikan pelagis kecil menjadi kekuatan ekonomi masyarakat pesisir. Namun menurutnya, tanpa dukungan akses keuangan yang kuat dan sistem pembiayaan yang tepat sasaran, potensi tersebut sulit berkembang maksimal.
Karena itu, Pemkab Sangihe melalui TPAKD mulai menggeser pola pembiayaan dari model individual yang terfragmentasi menuju pendekatan berbasis klaster ekonomi pesisir.
“TPAKD tahun 2026 kami arahkan pada transformasi pembiayaan berbasis klaster. Nelayan, petani, dan pelaku UMKM tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi diperkuat dalam ekosistem usaha yang terintegrasi,” jelas Bulahari.
Pendekatan ini dinilai akan memperkuat posisi tawar pelaku usaha kecil, sekaligus memudahkan akses perbankan dan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan produktif.
Selain isu pembiayaan, HLM juga menyoroti stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi daerah menjelang hari besar keagamaan. Bagi Sangihe yang merupakan daerah kepulauan, stabilitas distribusi dan harga menjadi perhatian khusus.
Biaya logistik dan faktor cuaca kerap memengaruhi ketersediaan pasokan. Karena itu, sinergi antar daerah dan penguatan sistem digitalisasi transaksi menjadi langkah penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Kehadiran Wabup Tendris dalam forum tersebut sekaligus mempertegas komitmen pemerintahan bersama Bupati Michael Thungari dalam satu tahun kepemimpinan untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Digitalisasi transaksi daerah melalui TP2DD dinilai bukan hanya soal modernisasi sistem pembayaran, tetapi juga upaya transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.
Di sisi lain, penguatan ekonomi syariah melalui KDEKS turut membuka peluang pembiayaan alternatif bagi masyarakat pesisir yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh layanan keuangan formal.
Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi lintas kabupaten/kota di Sulawesi Utara dalam merumuskan strategi bersama menghadapi dinamika ekonomi global dan nasional.
Bagi Sangihe, langkah ini bukan sekadar partisipasi formal, tetapi bagian dari upaya memastikan wilayah perbatasan tetap menjadi prioritas dalam arus pembangunan ekonomi provinsi.
Dengan potensi laut yang luas dan posisi strategis di bibir utara Indonesia, Sangihe dinilai memiliki peluang besar menjadi simpul ekonomi maritim yang kompetitif.
Namun, seperti ditegaskan Wabup Tendris, potensi besar harus ditopang sistem pembiayaan yang inklusif, kelembagaan yang kuat, serta kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil.
“Transformasi ekonomi pesisir adalah kunci. Kami ingin masyarakat nelayan dan UMKM naik kelas, bukan hanya bertahan,” tegasnya.
High Level Meeting tersebut pun diharapkan menghasilkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti di masing-masing daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe.(*)
Editor :Iskandar
