Komisi II DPRD dan Kominfo Sangihe Perkuat Mitigasi Dampak Perbaikan Palapa Ring Tengah

SIGAPNEWS.CO.ID | MANADO — Ancaman gangguan konektivitas di wilayah kepulauan kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menyikapi rencana perbaikan Palapa Ring Tengah segmen Tahuna–Melonguane, Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah cepat dengan memperkuat mitigasi dampak melalui koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipatif agar proses teknis perbaikan jaringan bawah laut tidak menimbulkan dampak luas terhadap layanan komunikasi, internet, hingga aktivitas pelayanan publik di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Dalam agenda koordinasi tersebut, Komisi II DPRD dan Dinas Kominfo Sangihe menekankan pentingnya keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendorong pihak provider, khususnya Telkomsel, agar menyiapkan backup jaringan selama pekerjaan perbaikan berlangsung.

Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat jaringan telekomunikasi telah menjadi urat nadi aktivitas masyarakat, mulai dari komunikasi keluarga, layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga transaksi ekonomi digital yang kini semakin bergantung pada kestabilan internet.

Tidak hanya itu, pertemuan tersebut juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat mengambil peran lebih strategis dalam memotori koordinasi lintas sektor terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Perda tersebut menjadi sangat relevan karena di dalamnya telah mengatur zona infrastruktur bawah laut, termasuk jalur kabel telekomunikasi seperti Palapa Ring, yang menjadi tulang punggung konektivitas di kawasan kepulauan.

Dengan penguatan koordinasi ini, pemerintah daerah berharap setiap tahapan pekerjaan teknis di bawah laut dapat berjalan sesuai koridor regulasi, aman secara teknis, serta tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari turut memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya transparansi pelaksanaan pekerjaan. Orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu menilai, keterbukaan informasi progres lapangan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik di tengah proses perbaikan infrastruktur strategis tersebut.

Bupati Michael Thungari secara tegas mengusulkan agar Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) bersama PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku operator, dapat menyampaikan laporan progres pekerjaan secara harian kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, laporan berkala yang disampaikan setiap hari akan memberi ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui secara langsung perkembangan pekerjaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi cepat jika terjadi kendala di lapangan.

“Kami meminta realisasi pekerjaan dilaporkan per hari. Ini penting agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat memantau langsung sejauh mana perkembangan perbaikan di lapangan,” tegas Bupati.

Penekanan ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur digital di wilayah kepulauan bukan hanya soal teknis kabel bawah laut, tetapi juga menyangkut jaminan keterbukaan informasi, kepastian pelayanan, dan perlindungan terhadap kebutuhan komunikasi masyarakat.

Apalagi bagi daerah kepulauan seperti Sangihe dan Sitaro, gangguan jaringan bukan sekadar persoalan sinyal melemah. Lebih dari itu, kondisi tersebut berpotensi menghambat koordinasi antarwilayah, pelayanan administrasi pemerintahan, akses informasi publik, hingga komunikasi darurat di tengah kondisi geografis yang terpisah oleh laut.

Karena itu, sinergi antara DPRD, Dinas Kominfo, pemerintah provinsi, provider, BAKTI, dan operator jaringan menjadi kunci utama agar proses perbaikan Palapa Ring Tengah dapat berlangsung tanpa memutus nadi komunikasi masyarakat.

Langkah kolaboratif yang kini dibangun diharapkan mampu meminimalisir risiko isolasi komunikasi di wilayah kepulauan utara Sulawesi selama proses teknis bawah laut dilaksanakan.

Pemerintah daerah pun menegaskan bahwa konektivitas digital di kawasan perbatasan tidak boleh dipandang sebagai fasilitas biasa, melainkan sebagai infrastruktur strategis yang menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat kepulauan.

Dengan koordinasi yang diperkuat sejak awal, harapannya seluruh proses perbaikan dapat berjalan lebih terukur, lebih transparan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di tengah tantangan geografis yang khas sebagai daerah kepulauan, komitmen bersama ini menjadi pesan kuat bahwa Sangihe tidak boleh dibiarkan gelap komunikasi, terlebih saat perbaikan sedang dilakukan pada salah satu jalur utama jaringan nasional.(*)