Bupati Michael Thungari Jaga Denyut Internet di Ujung Perbatasan

SIGAPNEWS.CO.ID | MANADO — Di daerah perbatasan seperti Kepulauan Sangihe, internet bukan hanya tentang kecepatan unduh atau sinyal yang penuh di layar ponsel. Ia telah menjadi denyut yang menghidupkan pelayanan publik, jembatan bagi dunia pendidikan, dan nadi yang menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tengah bentangan laut yang memisahkan pulau demi pulau. Kesadaran itulah yang terasa kuat dalam kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Perbaikan Partial Cut Palapa Ring Tengah Segmen Tahuna–Melonguane yang digelar di Manado, Rabu (8/4/2026). 

Forum ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan ruang bersama untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tidak kembali merasakan sunyi akibat lumpuhnya konektivitas digital.

Dalam agenda strategis itu, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari hadir langsung bersama jajaran pimpinan daerah dari Sitaro, pihak BAKTI Komdigi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran para pihak menegaskan satu hal penting menjaga jaringan di wilayah perbatasan tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi harus dijaga bersama-sama, dengan kesadaran bahwa satu gangguan kecil bisa berdampak besar bagi ribuan orang.

Perbaikan yang dilakukan pada segmen kabel laut Palapa Ring Tengah Tahuna–Melonguane disebut sebagai langkah mitigasi terencana. Tujuannya bukan hanya memperbaiki titik gangguan, tetapi juga mencegah kerusakan yang lebih besar di kemudian hari. Sebuah upaya agar masyarakat di wilayah terluar tetap terhubung dengan negara, layanan, dan masa depan.

Dalam forum tersebut, Bupati Michael Thungari menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan keseriusan yang ditunjukkan dalam proses penanganan. Namun di saat yang sama, ia juga menyuarakan kegelisahan yang sangat dekat dengan realitas warga kepulauan, bahwa keandalan jaringan di daerah perbatasan adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap.

“Kami bersyukur dan berterima kasih atas upaya perbaikan ini. Bagi kami di wilayah kepulauan, konektivitas sangat vital karena menyangkut pelayanan publik, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Michael Thungari.

Pernyataan itu terasa sederhana, tetapi sarat makna. Sebab bagi masyarakat kepulauan, terputusnya internet bukan hanya soal terganggunya komunikasi, melainkan bisa berdampak pada pelayanan pemerintahan, proses belajar mengajar, urusan administrasi, bahkan usaha kecil yang kini mulai bergantung pada dunia digital.

Bupati Michael mengingatkan, gangguan jaringan yang sempat terjadi sebelumnya telah menjadi pelajaran berharga bahwa masyarakat Sangihe kini hidup dalam ketergantungan yang semakin besar terhadap konektivitas internet. Ketika jaringan melemah atau bahkan lumpuh, maka yang terganggu bukan hanya perangkat, tetapi juga ritme hidup masyarakat.

Ia menilai, potensi blackout dalam waktu lama akan sangat berisiko, terutama bagi daerah kepulauan yang belum memiliki banyak pilihan jaringan cadangan seperti di wilayah perkotaan. Jika di kota masyarakat masih bisa berpindah ke jalur lain, maka di pulau-pulau, pilihan itu sering kali tidak tersedia.

Karena itu, Michael meminta agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang terang mengenai jenis gangguan yang terjadi, sejauh mana dampaknya terhadap layanan internet maupun komunikasi telepon, dan yang tak kalah penting, perkembangan perbaikan harus terus diinformasikan secara berkala.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari penanganan, karena masyarakat berhak mengetahui bahwa proses pemulihan sedang berjalan dan dapat mengantisipasi dampak yang mungkin timbul dalam aktivitas sehari-hari.

“Update perkembangan perbaikan sangat penting agar masyarakat tahu bahwa pekerjaan sedang berjalan dan bisa memperkirakan dampaknya,” tegasnya.

Nada yang disampaikan Bupati bukan semata-mata administratif. Ia seperti sedang membawa suara orang tua yang cemas anaknya tak bisa belajar, suara petugas pelayanan yang takut sistem tidak bisa diakses, suara pelaku usaha kecil yang bergantung pada transaksi digital, dan suara warga pulau yang tak ingin lagi merasa tertinggal hanya karena kabel di dasar laut bermasalah.

Kondisi geografis Kepulauan Sangihe yang terdiri dari banyak kampung dan tersebar di wilayah kepulauan membuat tantangan konektivitas menjadi jauh lebih kompleks. Kabupaten ini memiliki 145 desa dan 22 kelurahan, yang sebagian besar sangat bergantung pada kestabilan jaringan untuk mendukung pelayanan pemerintahan dan aktivitas masyarakat.

Di tengah keterbatasan itu, pemerintah daerah berupaya agar pelayanan tidak berhenti. Untuk sementara, sejumlah instansi pemerintah hingga pihak swasta memanfaatkan internet satelit sebagai solusi cadangan agar aktivitas penting tetap berjalan.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan bahwa proses belajar dan ujian tidak boleh tumbang hanya karena gangguan jaringan. Di tengah tantangan yang ada, sebanyak 1.744 siswa dari 62 sekolah tetap dapat mengikuti ujian dengan dukungan perangkat dan jaringan alternatif yang telah dipersiapkan.

Bagi banyak orang, angka itu mungkin hanya statistik. Namun bagi Sangihe, angka tersebut adalah wajah-wajah anak sekolah yang sedang menatap masa depan. Mereka yang tetap duduk di bangku ujian, meski di balik layar ada perjuangan besar agar koneksi tetap menyala.

Inilah sebabnya mengapa isu konektivitas di perbatasan tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan teknis semata. Ia adalah soal keberpihakan. Soal apakah negara benar-benar hadir hingga ke pulau-pulau paling ujung, atau justru membiarkan warganya tertinggal ketika kabel putus dan sinyal melemah.

Dalam forum itu, BAKTI Komdigi juga memaparkan sejumlah langkah mitigasi yang telah disiapkan untuk memastikan layanan tetap berjalan selama proses perbaikan. Di antaranya adalah optimalisasi internet di lebih dari 150 titik layanan publik, penyediaan 100 unit Starlink sebagai cadangan strategis terutama untuk sektor pendidikan, serta peningkatan kecepatan jaringan hingga 200 Mbps di area terdampak.

Langkah-langkah tersebut menjadi bukti bahwa penanganan tidak dilakukan secara reaktif, melainkan dirancang agar pelayanan dasar tetap terlindungi. Di tengah situasi rawan gangguan, sekolah harus tetap buka, layanan publik harus tetap melayani, dan masyarakat harus tetap bisa berkomunikasi.

Meski begitu, Bupati Michael menegaskan bahwa yang paling penting bukan hanya pemulihan saat gangguan terjadi, tetapi pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang. Ia berharap ada penguatan sistem pengawasan terhadap jalur kabel, termasuk dengan melibatkan berbagai pihak yang bersentuhan langsung dengan wilayah laut.

Menurutnya, nelayan yang setiap hari berada di lapangan juga bisa menjadi bagian penting dalam menjaga infrastruktur bawah laut yang nilainya sangat besar dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Ini investasi besar negara. Kita harus jaga bersama agar tidak terjadi lagi gangguan yang merugikan masyarakat,” katanya.

Kalimat itu menjadi penutup yang kuat sekaligus reflektif. Bahwa kabel bawah laut mungkin tak terlihat oleh mata, tetapi dampaknya terasa hingga ke rumah-rumah warga, sekolah-sekolah, kantor pelayanan, dan ruang-ruang usaha kecil di pulau-pulau terdepan.

Di tengah luasnya laut yang memisahkan daratan, konektivitas telah menjadi jembatan baru bagi masyarakat perbatasan. Dan di saat jembatan itu terancam, yang dibutuhkan bukan hanya teknologi, tetapi kepedulian, kesiapsiagaan, dan keberpihakan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BAKTI Komdigi, dan para pemangku kepentingan, harapan itu kini sedang dijaga agar masyarakat di wilayah terluar tidak kembali merasa sendiri saat jaringan melemah, agar anak-anak tetap bisa belajar, agar pelayanan tetap berjalan, dan agar denyut digital Indonesia tetap hidup hingga ke ujung perbatasan.

Sebab di Sangihe, menjaga internet bukan semata menjaga sinyal. Tetapi menjaga kehidupan yang kini tumbuh bersama jaringan itu sendiri.(*)