Bupati Michael Thungari Suarakan Tantangan Perbatasan di KPK: Aset Rp30 Miliar Berhasil Diselamatkan
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., didampingi Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Sel
SIGAPNEWS.CO.ID | JAKARTA – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., didampingi Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
Para pejabat KPK RI yang hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.
Agenda ini mempertemukan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara, unsur pimpinan DPRD, serta jajaran strategis pemerintah kabupaten/kota dengan pimpinan KPK, termasuk Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling. Turut hadir Sekda, Inspektur, dan Kepala Badan Keuangan dari setiap daerah, membahas persoalan korupsi dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat sinergi pencegahan yang sistematis.
Dalam forum ini, Bupati Michael secara lugas memaparkan tantangan unik yang dihadapi Sangihe sebagai daerah perbatasan paling utara Indonesia, dengan 137 pulau, sebagian besar tidak berpenghuni, yang mempersulit akses lapangan, pengawasan, hingga distribusi jaringan telekomunikasi.
"Pencatatan aset menjadi PR besar kami. Salah satunya kapal Bawangung Nusa di Pelabuhan Manado, yang kini sudah dimenangkan di pengadilan. Pihak ketiga diwajibkan membayar penalti Rp30 miliar. Namun masih ada sejumlah aset yang statusnya kabur sejak awal," ungkapnya.
Bupati Michael juga menyoroti kerawanan pada sektor pengadaan barang dan jasa, praktik persengkongkolan, serta masalah perizinan dan retribusi akibat digitalisasi yang belum sepenuhnya berjalan optimal.
"Keterbatasan jaringan dan SDM jadi kendala. Tapi sejak awal saya menjabat, sebagian dinas mulai menerapkan digitalisasi, bahkan pembuatan KTP bisa dilakukan secara online hingga diantar ke rumah warga. Nomor WhatsApp pribadi saya saya bagikan langsung ke ASN untuk menampung laporan penyalahgunaan wewenang," tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan sistem pengendalian internal (SPIP) dan peningkatan kapasitas SDM merupakan kunci membangun pemerintahan yang bersih.
Menutup paparannya, Bupati Michael mengutip pesan tajam dari Wang Nao, "A corrupt leader is leading you only because there are more corrupted people to vote for him," seorang pemimpin korup hanya bisa berkuasa karena banyak orang korup yang memilihnya.
"Budaya antikorupsi harus ditanam sejak dini, dimulai dari anak-anak. Dan ini sejalan dengan upaya Presiden saat ini, yang tentu harus kita dukung bersama," pungkasnya.(*)
Editor :Iskandar
