Bupati Sangihe Soroti Peredaran Rokok Ilegal, Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Capai Rp6,35 Miliar

SIGAPNEWS.CO.ID | SANGIHE – Peredaran rokok tanpa pita cukai maupun penggunaan pita cukai ilegal menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dinilai membutuhkan keterlibatan lintas sektor, terlebih Sangihe merupakan wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Peredaran Rokok Tidak Bercukai dan Cukai Ilegal serta Pertanggungjawaban Tata Kelola Pajak Rokok di Daerah, yang berlangsung di Tahuna Beach Hotel, Kamis (12/11/2026).

Di hadapan para Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Provinsi Sulawesi Utara, Bupati menyampaikan bahwa peredaran rokok ilegal bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan.

Menurutnya, pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha hingga masyarakat.

"Hal ini semakin penting bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki posisi geografis strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina sekaligus salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan utara," ungkapnya.

Bupati juga mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok hingga Triwulan III tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp6,35 miliar.

Penerimaan tersebut, kata dia, menjadi salah satu komponen pendukung kapasitas fiskal daerah sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel, serta dimanfaatkan sesuai ketentuan dan peruntukannya, termasuk untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, June E. Silangen, SE.Ak., M.Si., yang mewakili sekaligus membacakan sambutan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, menegaskan bahwa pajak rokok merupakan salah satu instrumen penting dalam penguatan fiskal daerah sekaligus pengendalian dampak negatif konsumsi rokok terhadap kesehatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, minimal 50 persen penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk kebutuhan tertentu, dengan rincian 37,5 persen untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional serta peningkatan infrastruktur dan pelayanan kesehatan, dan 12,5 persen untuk penegakan hukum, pencegahan serta sosialisasi pemberantasan rokok ilegal.

Sedangkan 50 persen lainnya dimanfaatkan untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah masing-masing. June juga mengingatkan bahwa maraknya peredaran rokok ilegal dapat menggerus potensi penerimaan daerah sekaligus mengganggu pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.

Karena itu, ia meminta jajaran pemerintah di tingkat kecamatan hingga kampung dan kelurahan, khususnya para Camat dan Kapitalaung di Sangihe, meningkatkan pengawasan serta aktif memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Selain pengawasan, ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama ketepatan penganggaran dan penandaan subkegiatan belanja yang bersumber dari penerimaan pajak rokok.

"Setiap rupiah pajak rokok harus terukur dampaknya dan dapat dipertanggungjawabkan secara sah," demikian penegasan dalam sambutan Sekretaris Provinsi yang dibacakannya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang koordinasi dan berbagi pengalaman antardaerah dalam memperkuat pengawasan rokok ilegal, optimalisasi penerimaan pajak serta perbaikan tata kelola keuangan daerah. (*)