Resmikan Sumur Bor di Sangihe, Kajati Sulut: Hukum Harus Jadi Instrumen Pembangunan
Plt Kajati bersama Bupati dan jajaran saat penandatanganan prasasti
SIGAPNEWS.CO.ID | SANGIHE – Kehadiran institusi Kejaksaan di tengah masyarakat tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran. Lebih dari itu, Kejaksaan juga diharapkan mengambil bagian dalam mendukung pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, saat meresmikan sumur bor untuk mendukung pertanian dan ketersediaan air bersih di lahan pertanian Lose, Kampung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Feri mengatakan ketersediaan air bersih bukan hanya menentukan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi urat nadi keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Sangihe.
Menurutnya, tantangan geografis serta perubahan iklim kerap memengaruhi ketersediaan pasokan air, terutama ketika memasuki musim kemarau. Karena itu, pembangunan sumur bor merupakan salah satu bentuk kepedulian dan langkah strategis Kejaksaan bersama para pemangku kepentingan dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
"Kita ingin membuktikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindak, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan," tegas Feri.
Ia juga menjelaskan bahwa peran Kejaksaan saat ini semakin luas. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara turut memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum, pendapat hukum, serta penyuluhan kepada instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara dan daerah.
Langkah tersebut bertujuan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan pembangunan.
Feri turut memaparkan sejumlah program yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya pembentukan asosiasi badan permusyawaratan desa, program Srikandi Jaga Desa, serta Aslimas atau Asosiasi Perlindungan Masyarakat.
Menurutnya, berbagai program tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan, pendampingan, dan perlindungan masyarakat, termasuk dalam menghadapi persoalan pembangunan maupun kebencanaan.
Terkait program Jaga Mandiri Pangan, Feri menyebut kegiatan tersebut merupakan salah satu manifestasi dukungan Kejaksaan terhadap penguatan sektor pangan dan sejalan dengan prioritas swasembada pangan nasional.
Pada kesempatan itu, ia berharap sumur bor yang telah diresmikan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjamin akses air bersih bagi masyarakat. Ia pun menitipkan pesan kepada pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat Kampung Lenganeng agar fasilitas tersebut dirawat serta dikelola secara adil dan berkelanjutan.
"Mari kita wariskan mata air kepada generasi, jangan kita wariskan air mata kepada generasi kita," pesannya.
Peresmian sumur bor tersebut turut dihadiri Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, Ketua DPRD, Kajari Sangihe bersama jajaran, unsur TNI-Polri, perwakilan Pengadilan Negeri Sangihe, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat. (*)
Editor :Iskandar
