Bupati Sangihe Tekankan Deteksi Dini, Desa Diminta Aktif Awasi Wilayah Perbatasan

SIGAPNEWS.CO.ID | SANGIHE – Menjaga keamanan wilayah perbatasan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat keamanan dan Imigrasi. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi serta menyampaikan informasi awal terkait aktivitas orang asing di wilayah masing-masing.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat membuka Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dirangkaikan dengan penandatanganan PKS Desa Binaan Imigrasi dan Situnasigap serta sosialisasi Laporan Data Keimigrasian (LDK), di Sunset Point Cafe and Resto, Jumat (13/11/2026).

Dalam sambutannya, Michael mengatakan posisi geografis Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina, serta karakteristik wilayah kepulauan yang didominasi perairan dan memiliki banyak pulau, menjadikan pengawasan perbatasan membutuhkan perhatian dan kerja sama serius dari berbagai pihak.

Ia turut menyinggung peristiwa di Pulau Matutuang pada 17 Agustus 2026 yang melibatkan dua orang undocumented person dan pengibaran bendera. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa dinamika di wilayah perbatasan dapat berkembang menjadi persoalan lebih luas apabila tidak diantisipasi melalui koordinasi dan komunikasi yang baik.

Bupati kemudian menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, memperkuat koordinasi dan deteksi dini melalui Timpora. Forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda pertemuan administratif, tetapi benar-benar menjadi wadah pertukaran informasi dan tindak lanjut terhadap indikasi persoalan di lapangan.

Kedua, mengoptimalkan peran pemerintah desa melalui program Desa Binaan Imigrasi dan Situnasigap. Kapitalaung dan perangkat kampung diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi awal mengenai keberadaan maupun aktivitas orang asing yang memerlukan perhatian instansi terkait.

Namun, Michael mengingatkan bahwa peran pemerintah desa sebatas memberikan informasi dan mendukung koordinasi, bukan mengambil alih kewenangan penegakan hukum maupun tindakan keimigrasian.

Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan Laporan Data Keimigrasian sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan, pemetaan kondisi wilayah, dan penentuan langkah tindak lanjut berdasarkan data yang akurat.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen mendukung penguatan kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan," tegasnya.

Secara khusus, Michael berharap para Kapitalaung yang wilayahnya menjadi bagian dari program Desa Binaan Imigrasi dapat menjalankan kerja sama secara aktif, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan, serta memastikan informasi terkait persoalan perbatasan disampaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Ia berharap wilayah perbatasan Sangihe tidak hanya aman secara teritorial, tetapi juga tertib dalam aktivitas lintas batas, terlindungi masyarakatnya, dan memiliki tata kelola pengawasan yang semakin baik.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Bupati Michael Thungari sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. (*)