Rapat Timpora, Imigrasi Tahuna Ungkap Tantangan Pengawasan Orang Asing di Perbatasan Sangihe

SIGAPNEWS.CO.ID | SANGIHE – Pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam memastikan identitas dan status kewarganegaraan mereka. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, Ready Jootje Ratag, dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Desa Binaan Imigrasi dan Situnasigap serta sosialisasi Laporan Data Keimigrasian (LDK), di Sunset Point Cafe and Resto, Jumat (13/11/2026).

Ready mengungkapkan, pihaknya beberapa kali menemukan persoalan keberadaan orang yang belum terdokumentasi secara jelas. Bahkan, ketika dilakukan pengecekan di suatu wilayah, mereka terkadang berpindah ke daerah lain untuk menghindari pemeriksaan.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penanganan tujuh orang yang ditemukan di Pulau Kawaluso sekitar dua minggu sebelumnya. Menurut Ready, dari hasil pemeriksaan awal, salah seorang yang bersangkutan diketahui pernah mendaftarkan diri sebagai warga Indonesia di Filipina pada 2016.

Namun, dalam pemeriksaan, petugas juga menemukan dokumen yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan kewarganegaraan Filipina. Orang tersebut diketahui datang bersama istri, ibu, dan tiga orang anaknya.

"Kami harus sangat berhati-hati dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Untuk memastikan hal tersebut, kami perlu melakukan koordinasi dan verifikasi dengan pihak terkait di Filipina," ungkap Ready.

Ia menjelaskan, proses verifikasi melalui Konsulat Jenderal Filipina juga membutuhkan waktu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena keputusan yang keliru dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang dapat menimbulkan persoalan hukum dan administrasi.

Pengalaman tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat koordinasi seluruh unsur yang tergabung dalam Timpora. Ready berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus membangun komunikasi dan kerja sama sesuai tugas serta kewenangan masing-masing, sehingga pengawasan terhadap orang asing di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih efektif.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan sekaligus kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. (*)