Hadiri Rakor, Pj. Bupati: Pemerintah Pusat Setujui Pembangunan BCS dan PLBN di Marore

SULUTNEWS | JAKARTA - Demi kedaulatan negara. Kepulauan Marore, yang berbatasan dengan wilayah negara Filipina, dimana Marore perlu perhatian khusus dari pemerintah Pusat.

Hal ini disampaikan Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor)  di Jakarta yang membahas pembangunan wilayah perbatasan. Selasa (15/08/2023).

Rakor yang di pimpin langsung oleh Mahmud MD selaku Menkopolhukam, juga terlibat dalam Rakor tersebut antara lain Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, BNPP, Kemendagri, Bapenas, PUPR, ATR BPN dan Kementerian Keuangan.

Dalam pertemuan multi kementerian dan lembaga itu, Penjabat Bupati merespon juga soal program Presiden Jokowi yaitu, membangun dari pinggir.

"Marore harus menjadi gerbang sehingga perlu pembangunan representatif sebagai representasi Indonesia," kata Penjabat Bupati.

Pada Rakor tersebut, Pemerintah Pusat juga menyetujui pembangunan BCS (Borders Crossing Station) yang nantinya akan di barengi dengan pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di wilayah Kecamatan Kepulauan Marore.

"Kami menyuarahkan berbagi isu soal perbatasan, dan syukur Puji Tuhan, Pemerintah Pusat merespon dan pembangunan wilayah perbatasan segera akan di tindak lanjuti," tutur Penjabat Bupati.

Upaya dalam memperjuangkan pembangunan di wilayah perbatasan pun membuahkan hasil, karena dari Rakor tersebut, Bupati mendapat angin segar. Sehingga dirinya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan kementerian Lembaga yang terlibat dalam pembangunan wilayah Perbatasan.

"Tentunya ini sebuah kebanggaan bagi kita masyarakat Sangihe dimana, upaya kami untuk memperjuangkan pembangunan di wilayah perbatasan mendapat lampu hijau, sehingga kami tentunya menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan kementerian Lembaga yang sudah merespon kami pemerintah di wilayah Perbatasan Indonesia - Filipina," tutur Pejabat Bupati kembali.