Akses Modal Jadi Kunci, Wabup Tendris Perkuat Langkah Ekonomi Sangihe

SIGAPNEWS.CO.ID | JAKARTA – Perluasan akses keuangan menjadi salah satu kunci untuk mendorong ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan. Hal ini turut menjadi perhatian Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jalan Expo Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, Tendris bergabung bersama para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dalam agenda nasional yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.

Bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, pembahasan mengenai akses keuangan memiliki arti penting. Sebagai daerah kepulauan, Sangihe memiliki potensi ekonomi dari sektor perikanan, pertanian, perdagangan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang perlu terus diperkuat.

Akses terhadap layanan keuangan dan pembiayaan yang tepat diharapkan dapat membuka peluang bagi nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar. Namun, tantangan geografis sebagai daerah kepulauan juga menjadi perhatian tersendiri. 

Pemerataan akses layanan keuangan formal dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya di pusat kota, tetapi juga di kampung-kampung dan pulau-pulau terluar, memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga jasa keuangan diharapkan dapat memperluas literasi serta inklusi keuangan, sekaligus mendorong pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat produktif.

Keikutsertaan Wabup Tendris Bulahari dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan membuka peluang kolaborasi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Harapannya, penguatan akses keuangan tidak berhenti pada agenda koordinasi, tetapi dapat berlanjut menjadi program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dengan akses keuangan yang semakin terbuka dan merata, potensi ekonomi daerah diharapkan dapat berkembang lebih optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)