Sangihe Butuh Kebijakan yang Tepat, Wabup Hadiri Rakor Pengawasan Pemerintahan di Sulut
Wakil Bupati Hadiri Rakor Pengawasan Pemerintahan di Sulut. Senin (12/10/2026)
SIGAPNEWS.CO.ID | MANADO – Bagi daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut menjadi bagian dari perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan terhadap Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (GWPP) yang dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Dan pembahasan ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara efektif, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.
Bagi Sangihe yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi penting. Kondisi geografis tersebut membuat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan.
Selain membahas kebijakan pembangunan, rakor juga menyoroti pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sinergi antarlembaga dinilai diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, terutama dalam menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan daerah.
Pada akhirnya, efektivitas koordinasi pemerintahan diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih merata serta pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat, termasuk warga yang tinggal di kampung-kampung kepulauan dan wilayah perbatasan Sangihe.
Rapat turut dihadiri oleh jajaran Komisi II DPR RI, termasuk Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.(*)
Editor :Iskandar
