Insetif Nakes, Pasandaran: Kami Akan Pastikan Jaga Malam Sesuai Jadwal Ditentukan atau Bukan

SULUTNEWS | SANGIHE – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr. Handry Pasandaran, ME menyebutkan insentif untuk tenaga kesehatan Kepulauan Sangihe bisa dibayar jika beberapa persyaratan teknis itu dipenuhi.

"Bisa di bayar jika beberapa persyaratan teknis itu dipenuhi. Namun, apabila persyaratan teknis  itu tidak dipenuhi berarti kami tidak berani membayar," kata Pasandaran  saat ditemui di ruang kerjanya oleh beberapa awak media, Jumat (25/11/22). 

Dijelaskan, dasar untuk bisa dilakukan pembayaran, pertama tentunya harus ada  landasan hukum operasional berupa aturan minimal misalnya Perda atau SK Bupati yang menjadi pijakan bagi kami Dinas teknis untuk mengeksekusi proses pembayaran.

"Mengapa, karena hal itu mengatur lebih lanjut beberapa hal. Seperti ada surat penetapan surat keputusan kepala fasilitas pelayanan kesehatan tentang jadwal Nakes dalam jam kerja, agar jadwal jam kerja ini kami bisa pisahkan antara jadwal jam kerja rutin dengan jadwal jam kerja bukan rutin (tambahan).

Seperti, ada standar perjenis kelompok tenaga berapa yang harus kami bayar ke perawat dan dokter. Standar satuan harganya harus jelas dan itu belum di atur lebih rinci standar perjenis kelompok tenaga berapa permalam yang harus di bayarkan.

Kedua, belum diatur lebih lanjut secara teknis dalam anggaran APBD atau penjabaran untuk jaga malam syarat dokumen administrasi seperti apa," beber Pasandaran.

Lanjut Pasandaran, Kami akan pastikan dulu apakah jaga malam ini tugas rutin sesuai jadwal ditentukan atau bukan, jika tugas rutin dipersyaratkan itu sudah terpenuhi dengan jumlah jam kerja misalnya minimal 37 stengah jam perminggu atau 170 jam per bulan, sah - sah saja berarti malam itu sebagai beban yang berlebih sehingga wajar di bayarkan karena sudah kelebihan.

"Jadi syaratnya mereka harus dapat menyediakan informasi dan data yang mana mereka sudah bekerja minimal memenuhi tugas 37,5 jam diluar jam di jaga malam karena jaga malam sudah di bayar sendiri," jelas Pasandaran.

Dia menambahkan, Di luar jam malam itu, entah pagi atau sore yang di kerjakan mulai Senin sampai senin berikutnya, harus minimal terpenuhi selama 7 hari 37,5 jam atau 1 bulan 170 jam. Kalau sudah terpenuhi betul mereka bekerja di luar malam 37 stenga jam di tambah lagi mereka kerja malam, kami berani membayar, berarti yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan yang di atur dalam TPP.

Kalau tidak terpenuhi pada siang hari, akan beresiko ketika jam mereka kerja pagi, sore dan jam kerja malam pembayarannya akan dobel. 

"Kita harus melihat bahwa jadwal kerja di instansi kesehatan itu beda dengan kantor biasa, kantor kesehatan itu di buka 1×24 jam penuh baik hari minggu, hari libur. 365 hari Puskesmas dan Rumah Sakit harus  tetap buka, tapi kalau kantor kelurahan atau kantor Bupati hari Minggu bahkan hari sabtu tutup apa lagi hari libur hari raya tapi kalau di Puskesmas dan Rumah Sakit hari libur dan hari raya tetap buka karena orang sakit tidak mengenal hari libur dan tidak mengenal 1×24 jam," tutup Pasandaran.

Menanggapi hal ini, Ketua Komcab LP-KPK Sangihe Johan AF Lukas mengatakan pihaknya mempresure agar permasalahan ini agar segera di selesaikan.

"Kita mendorong proses ini segera diselesaikan, dengan catatan, tidak menimbulkan masalah baru. Artinya, ketika insentif ini dibayarkan, kedepan tidak ada dampak hukum yang akan menjerat semua pihak baik Pemerintah Daerah, DPRD maupun Nakes itu sendiri, dan carikanlah win - win solution-nya," tegas Lukas.